RSS available

Bantu UPGRADE servernya yuk ... (Terkumpul USD 35 USD - Thx to Sigit Watiman, anonym #1.)

Mau dikirim ke email saat berita baru? Subscribe ke: detiknews-subscribe@jugamanusia.com


Sabtu, 06/09/2008 03:30 WIB
Kasus Super Toy Adalah Kriminalitas Akademik

Jakarta - Kasus gagal panen padi Super Toy yang mengakibatkan kerugian petani di Purworejo merupakan bentuk kriminalitas akademik. Departemen Pertanian sebagai pemegang otoritas harus bertanggung jawab.

"Deptan dengan orang litbang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kriminalitas akademik yang terjadi," kata pemerhati pertanian Prof Dr Moch Maksum pada detikcom, Jumat (5/9/2008).

Menurut guru besar dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kasus Super Toy yang memalukan ini tidak seharusnya terjadi mengingat negara memiliki banyak lembaga yang menjadi basis dalam pengambilan keputusan terkait dengan teknologi.

"Negara ini kan memiliki banyak sekali lembaga seperti perguruan tinggi, litbang, dan LIPI yang merupakan basis pengambilan keputusan yang berkaitan dengan teknologi. Sebelum memperoleh rekomendasi tentu penerapan (teknologi) itu dilarang," terang Maksum.

Maksum juga mengkritik sikap Istana yang dia anggap tidak tahu teknologi tetapi segan bertanya kepada yang berkompeten sehingga mengakibatkan tragedi Super Toy ini.

"Tidak ada hak prerogatif untuk segala urusan akademik dan teknologi. Kalau tidak tahu tanyalah yang tahu," tandasnya.

Untuk itu, kata Maksum, pihak Istana juga harus turut bertanggung jawab mengingat SBY telah melakukan tindakan promotif terkait dengan pengembangan jenis padi tersebut.

Selain Deptan dan Istana, pihak lain yang harus turut bertanggung jawab, menurut Maksum, tentu saja adalah PT Sinar Harapan Indopangan (PT SHI). Tanggung jawab ini tidak semata-mata berupa ganti rugi bagi petani, tetapi juga tanggung jawab politik.

"PT SHI sebagai biangnya harus bertanggung jawab, tidak hanya pada tingkat membayar ganti rugi, tetapi sampai pada tingkat politik karena tindakan ini bisa bermakna penipuan subversif yang mengganggu program pangan nasional," tegas mantan Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM ini.
(sho/mok)
Lihat Langsung dari Detik.com